HALMAHERA SELATAN – Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba, Wakil Bupati Helmy Umar Muksin, serta 30 anggota DPRD Halmahera Selatan yang dipilih melalui suara rakyat diminta tidak tinggal diam melihat persoalan yang terus terjadi di Pulau Obi.
Khususnya bagi para wakil rakyat dari daerah pemilihan Pulau Obi, masyarakat mempertanyakan keberpihakan mereka terhadap warga yang tengah memperjuangkan hak atas tanah.
Warga menilai, akar dari berbagai persoalan di Pulau Obi tidak bisa dilepaskan dari persoalan penguasaan dan sengketa tanah masyarakat yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian yang dianggap adil.
“Bapak Bupati Bassam, Wakil Bupati Helmy, dan 30 anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat Halsel, khususnya wakil rakyat dari Pulau Obi. Kalian digaji menggunakan uang rakyat. Jangan hanya menikmati dampak ekonomi dari aktivitas pertambangan, tetapi ketika rakyat menghadapi persoalan tanah, justru diam,” tegas seruan warga.
Masyarakat meminta pemerintah daerah dan DPRD turun langsung ke Pulau Obi, duduk bersama warga, mendengar keluhan mereka, serta mencari solusi terhadap persoalan tanah yang selama ini menjadi sumber ketegangan.
Warga juga menegaskan bahwa tanah masyarakat tidak boleh diperlakukan seolah-olah menjadi milik perusahaan.
“Tanah di Obi bukan tanah milik PT GTS. Tanah itu memiliki sejarah, pemilik, dan hak masyarakat yang harus dihormati. Jangan sampai rakyat sendiri menjadi tamu di atas tanah leluhurnya,” tegasnya.
Menurut warga, penyelesaian persoalan tidak boleh menunggu sampai situasi semakin memanas. Pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, dan pihak perusahaan harus mengedepankan dialog, musyawarah, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Warga berharap Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh anggota DPRD Halsel segera datang menemui masyarakat secara langsung.
“Kami meminta pemerintah datang sebelum persoalan ini semakin besar. Jangan tunggu konflik terjadi baru pemerintah turun tangan. Datang, duduk bersama rakyat, dan selesaikan akar persoalannya,” demikian seruan tersebut.
Masyarakat menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk mencari konflik, melainkan untuk mendapatkan keadilan, kepastian atas tanah, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat/pemilik lahan di Pulau Obi.
Red: Azis
