Hal-Sel, Redmol.id — Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan (Hal-Sel), Jaya Lamusu, S.P., mendorong pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat agar memberikan perhatian yang lebih serius terhadap sektor-sektor yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan masyarakat. Sabtu, 19/09/2026.
Dorongan tersebut disampaikan Jaya Lamusu pada Jumat, 18 September 2026. Menurutnya, pembangunan daerah tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan investasi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu memperkuat sumber-sumber penghidupan masyarakat.
Ia menyebut sektor pertanian, perikanan dan pertambangan rakyat sebagai tiga bidang yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Halmahera Selatan. Kondisi geografis Halsel yang memiliki wilayah daratan sekaligus kepulauan membuat masyarakat menggantungkan kehidupan pada beragam sumber daya alam.
“Pemerintah harus melihat secara menyeluruh sumber-sumber kehidupan masyarakat Halsel. Pertanian harus diperhatikan, perikanan harus diperkuat, begitu juga dengan pertambangan rakyat yang selama ini menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat,” ujar Jaya.
Menurut dia, aktivitas ekonomi masyarakat dari sektor-sektor tersebut tidak hanya berkaitan dengan pendapatan keluarga, tetapi juga menyangkut keberlangsungan kehidupan sehari-hari, termasuk kemampuan orang tua memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.
Karena itu, Jaya meminta agar kebijakan pembangunan pemerintah benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
Pertanian Perlu Dukungan Menyeluruh
Dalam sektor pertanian, Jaya mengatakan perhatian pemerintah tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sarana produksi. Petani membutuhkan dukungan yang berkelanjutan mulai dari ketersediaan bibit, pupuk, teknologi pertanian, pendampingan, pengairan hingga akses pemasaran.
Menurutnya, peningkatan produksi harus diikuti dengan kepastian pasar agar hasil pertanian masyarakat memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.
“Petani membutuhkan dukungan dari hulu sampai hilir. Jangan hanya diberikan bantuan ketika mau menanam, tetapi setelah panen masyarakat kesulitan menjual hasil produksinya. Pemerintah perlu memikirkan seluruh rantai produksinya,” katanya.
Ia menilai penguatan sektor pertanian juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Nelayan Harus Mendapat Perhatian
Hal serupa disampaikan Jaya terhadap sektor perikanan. Sebagai kabupaten dengan wilayah kepulauan yang luas, menurutnya, potensi kelautan Halsel harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Jaya mengatakan nelayan membutuhkan dukungan bukan hanya dalam bentuk bantuan alat tangkap, tetapi juga peningkatan kapasitas, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, pengolahan produk perikanan serta akses pasar.
“Nelayan juga harus diperhatikan. Bukan hanya bantuan alat tangkap, tetapi bagaimana hasil tangkapan mereka memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Pemerintah harus hadir dari proses produksi sampai pemasaran,” ujarnya.
Ia berharap pengembangan sektor kelautan dapat dilakukan dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut agar potensi tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.
WPR dan Pertambangan Rakyat
Selain pertanian dan perikanan, Jaya turut menyoroti sektor pertambangan rakyat. Ia meminta pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan dari aktivitas tersebut, khususnya berkaitan dengan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan legalitas melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Menurutnya, kepastian hukum menjadi penting agar masyarakat tidak terus berada dalam kondisi ketidakjelasan. Penataan melalui WPR dan perizinan juga dinilai dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta memastikan kegiatan pertambangan memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan.
Persoalan WPR di Halsel sebelumnya juga menjadi perhatian masyarakat di sejumlah wilayah. Kawasan Kusubibi, Anggai dan Manatahan antara lain disebut dalam berbagai pembahasan mengenai penataan pertambangan rakyat.
Masyarakat di Desa Jikohay dan Manatahan, Kecamatan Obi Barat, juga diberitakan masih menunggu kepastian terkait pengajuan WPR yang telah diproses hampir satu tahun.
“Kalau memang masyarakat selama ini hidup dari pertambangan rakyat, pemerintah harus memberikan jalan keluar yang jelas. Jangan sampai masyarakat terus berada dalam ketidakpastian. Kalau ada persyaratan yang harus dipenuhi, mari dibantu dan dikawal sampai selesai,” tegas Jaya.
Ia juga menyinggung langkah pemerintah yang sebelumnya telah membahas persoalan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan perizinan pertambangan rakyat. Pada April 2026, Pemprov Maluku Utara dan Pemkab Halsel disebut telah melakukan rapat teknis terkait hal tersebut.
Selain itu, Kementerian ESDM pada 12 Februari 2026 menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 93.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Maluku Utara.
Bagi Jaya, kebijakan dan pembahasan tersebut perlu diterjemahkan dalam langkah konkret yang dapat memberikan kepastian bagi masyarakat di lapangan.
Pembangunan Harus Dirasakan Masyarakat
Jaya menegaskan bahwa pertanian, perikanan dan pertambangan rakyat tidak seharusnya dipandang sebagai sektor yang berdiri sendiri. Ketiganya merupakan bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat yang membutuhkan perhatian dan kebijakan yang seimbang.
“Pembangunan harus menyentuh masyarakat. Kita memiliki petani, nelayan, pelaku usaha kecil dan masyarakat yang bekerja di sektor pertambangan rakyat. Semua harus mendapat perhatian sesuai aturan dan porsinya masing-masing,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam, kata dia, harus dilakukan secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
Jaya menambahkan, Partai Gelora Halsel akan terus mendorong komunikasi dengan pemerintah terkait berbagai persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Harapan kita sederhana, pemerintah hadir dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan. Jangan sampai potensi daerah besar, tetapi masyarakat yang berada di sekitar sumber daya tersebut justru tidak mendapatkan perhatian yang memadai,” pungkasnya.
Redaksi: wan
