Halmahera Selatan, RedMOL.id - Munculnya dugaan bahwa Penjabat Sementara (PJS) Foyotobaru, Michel Hoga, mendapatkan perlindungan dari Tim Basam Helmi telah mengguncang kepercayaan publik dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan. Meski belum ada bukti konkret yang memperkuat tuduhan ini, derasnya spekulasi yang berkembang menunjukkan adanya keresahan di tengah masyarakat.

Beberapa pihak menduga bahwa Tim Basam Helmi, dengan pengaruh dan jaringan yang dimilikinya, telah memberikan perlindungan kepada PJS Foyotobaru dari kemungkinan sanksi atau investigasi terkait kebijakan-kebijakan kontroversial yang telah diambilnya. Dugaan ini semakin menguat seiring dengan fakta bahwa Michel Hoga tetap bertahan di jabatannya meski beberapa keputusannya dianggap merugikan masyarakat.

Keberadaan isu ini menyoroti urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Masyarakat berhak mengetahui secara jelas proses pengangkatan serta perpanjangan masa jabatan PJS Michel Hoga, termasuk latar belakang keputusan yang diambilnya. Jika benar terjadi intervensi atau perlindungan oleh Tim Basam Helmi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik, investigasi independen yang transparan dan menyeluruh harus segera dilakukan. Penyelidikan ini harus melibatkan pihak-pihak yang netral dan berkompeten, serta mempertimbangkan berbagai sumber informasi, termasuk aspirasi dari masyarakat. Hasil investigasi pun harus dipublikasikan secara terbuka agar publik dapat menilai sendiri keabsahan proses yang berlangsung.

Ke depan, pemerintah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya dalam pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan pejabat publik. Proses ini harus dilakukan secara terbuka serta melibatkan partisipasi masyarakat guna menghindari potensi intervensi politik dan konflik kepentingan.

Redaksi / RedMOL Halsel