Halmahera Selatan – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan kembali menyuarakan tuntutan keras kepada Bupati Halmahera Selatan, Basam Kasuba. Kali ini, Haramin Rusli dari GPM mendesak pencopotan Kepala Puskesmas Palameya karena diduga terlibat perselingkuhan dengan salah satu staf di puskesmas tersebut. Kasus ini, yang disebut sebagai "Skandal Revolusi Bunga Mawar," telah menimbulkan kehebohan dan merusak citra pelayanan kesehatan di daerah tersebut.
Haramin Rusli menyatakan bahwa bukti-bukti yang dimiliki GPM cukup kuat untuk mendukung tuduhan perselingkuhan tersebut. Ia menambahkan bahwa perilaku Kepala Puskesmas Palameya telah melanggar kode etik dan norma kepegawaian. Perselingkuhan ini dianggap telah menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif dan dapat mempengaruhi kinerja puskesmas.
GPM menganggap perilaku Kepala Puskesmas Palameya tidak layak dan harus diberi sanksi tegas. Mereka mendesak Bupati Halmahera Selatan untuk segera melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Kegagalan menangani kasus ini dianggap akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dan pelayanan kesehatan publik.
Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan atau Kepala Puskesmas Palameya terkait tuduhan tersebut. Publik menantikan klarifikasi dan langkah konkret dari pihak berwenang untuk menangani kasus ini secara transparan dan bertanggung jawab. GPM menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan akan mengambil langkah hukum jika diperlukan.
