RedMOL.ID - Aura ketegangan menyelimuti Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Halmahera Selatan. Sebuah tuduhan tajam menghantam Kepala Desa Sunarjo Lanihu, yang dituding telah menyelewengkan anggaran Dana Desa. Tuduhan itu datang bukan dari luar, melainkan dari dalam tubuh desa sendiri—tepatnya dari salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Muhdar La. Ani.
Namun, tudingan tersebut justru dibalas dengan kemarahan yang membara dari sang kepala desa. Dalam pernyataan terbuka yang disampaikan kepada media, Sunarjo menyebut tuduhan itu sebagai “fitnah brutal” yang berpotensi merusak kehormatan pribadi sekaligus stabilitas desa."
"Ini bukan cuma soal saya, ini soal kehormatan pemerintahan desa yang diinjak-injak oleh tuduhan ngawur,” tegasnya dengan mata tajam saat ditemui di balai desa.
Menuding Tanpa Prosedur, Menggiring Opini
Sunarjo menegaskan, mekanisme penanganan dugaan penyelewengan Dana Desa tidak bisa sembarangan. Ia menilai tindakan Muhdar tidak hanya prematur secara hukum, tetapi juga mencerminkan ketidaktahuan terhadap prosedur negara. Menurutnya, bila ada dugaan kuat soal korupsi atau penyimpangan anggaran, seharusnya dilaporkan ke aparat penegak hukum—bukan langsung digiring ke Pengadilan Negeri sebagaimana diberitakan salah satu media online.
“Ini bukan sengketa perdata. Ini urusan negara. Harus ada audit, klarifikasi, dan laporan resmi ke Kejaksaan atau Polisi. Tapi yang dilakukan adalah pembunuhan karakter di ruang publik,” tambahnya geram.
Mengatasnamakan Masyarakat? Publik Meradang
Yang lebih menggelitik: Muhdar disebut-sebut kerap membawa nama masyarakat dalam setiap langkahnya. Namun Kepala Desa menilai, tindakan tersebut adalah gerakan pribadi yang seolah-olah mewakili suara kolektif lembaga BPD. Kesan manipulatif ini dinilai berbahaya karena bisa menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat yang sebenarnya tidak tahu menahu.
“Jangan pakai nama rakyat untuk kepentingan pribadi. Ini sudah masuk ranah pencemaran institusi,” ucap Sunarjo, menahan amarah.
Suara Warga: Kami Bukan Alat Konflik!
Ketegangan pun menjalar ke akar rumput. Sejumlah warga yang ditemui tim Pare Prase menyatakan ketidaknyamanan mereka terhadap kegaduhan ini. Salah satu warga, yang memilih tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan, mengaku kecewa terhadap sikap anggota BPD tersebut.
“Kami cuma ingin pembangunan berjalan. Kalau ada masalah, selesaikan secara prosedural. Bukan bikin keributan yang mempermalukan desa sendiri,” ujarnya lirih, namun tajam.
Desakan Masyarakat: Turunkan Tim Audit, Evaluasi BPD!
Masyarakat Pasir Putih mendesak pemerintah daerah—terutama DPMD dan Inspektorat Halmahera Selatan—untuk segera turun ke lapangan. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap anggota BPD yang dianggap menyalahgunakan wewenang dan menciptakan opini publik tanpa dasar hukum yang kuat.
“Jika dibiarkan, ini bisa membakar kepercayaan masyarakat terhadap seluruh lembaga desa,” ujar seorang tokoh adat setempat.
Admin RedMOL.ID / Sumber : Klarifikasi KADES
