REDMOL ID HAL SEL , 22 Juni 2025 — Ketua Lembaga Studi Analisis Lingkungan (SUTUDI), Raden Adam, melontarkan kritik tajam terhadap Bupati Halmahera Selatan (Halsel) yang baru-baru ini menyatakan kebosanannya terhadap kinerja 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Halsel. Sebagai Ketua LSM yang fokus pada isu lingkungan dan tata kelola pemerintahan, Raden menilai pernyataan Bupati itu tidak boleh hanya jadi "omon-omon", tapi harus diikuti dengan tindakan tegas.
Menurut Raden, masyarakat tidak butuh pemimpin yang hanya melempar keluhan ke media, melainkan yang berani mengambil langkah konkret atas keluhan tersebut.
“Kalau Bupati sudah bilang bosan, itu artinya masalah ini serius. Tapi jangan cuma omon-omon! Kalau memang OPD tidak mampu bekerja, ya tindak tegas — ganti, evaluasi, beri sanksi. Jangan hanya bicara ke publik lalu tidak ada tindakan,” ujar Raden Adam, Ketua LSM SUTUDI Analisis Lingkungan, saat diwawancarai di Sabtu (22/6).
Raden juga menyoroti dampak langsung dari buruknya kinerja OPD, terutama terhadap lingkungan. Ia menyebut sejumlah kasus kerusakan hutan, limbah tambang, hingga perizinan yang tidak transparan sebagai bukti kegagalan OPD teknis.
“Kami dari SUTUDI sudah berulang kali menyampaikan data kerusakan lingkungan. Tapi dinas-dinas terkait seperti tutup mata. Tidak ada rencana pemulihan. Kalau Bupati tidak bertindak tegas, maka pernyataannya hanya menambah daftar panjang retorika pejabat yang tidak berdampak apa pun bagi rakyat,” lanjut Raden.
Ia mendesak agar Bupati segera membentuk tim evaluasi independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, tokoh adat, dan media lokal, untuk mengevaluasi seluruh OPD tanpa pandang bulu.
“Kalau serius ingin perubahan, bentuk tim evaluasi independen. Jangan biarkan OPD nyaman di zona aman karena kedekatan politik. Yang tidak bisa kerja harus dicopot. Yang bekerja asal-asalan harus diberi sanksi. Rakyat menunggu tindakan, bukan pidato,” tegasnya.
Meskipun pernyataan Bupati sudah ramai diperbincangkan, hingga kini belum ada langkah kebijakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Halsel berupa rotasi jabatan atau evaluasi terbuka terhadap OPD.
Raden Adam menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari Bupati, maka SUTUDI bersama sejumlah LSM lainnya akan menggelar forum rakyat terbuka serta mempertimbangkan mosi tidak percaya terhadap kinerja OPD dan kepala daerah.
“Kalau Bupati tidak berani ambil sikap, maka publik akan menilainya sama saja dengan para OPD yang ia kritik — banyak bicara, tapi tidak bekerja,” pungkasnya.
Saat ini, LSM SUTUDI Analisis Lingkungan sedang menyusun laporan lengkap kinerja OPD yang dianggap bermasalah. Laporan ini akan diserahkan ke DPRD Halsel dan dipublikasikan untuk diketahui masyarakat luas. Mereka juga berencana menggelar audiensi terbuka untuk menampung keluhan warga terkait pelayanan publik yang dinilai semakin buruk dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
