redmol.id Ternate – Desakan terhadap Bupati Halmahera Selatan agar lebih serius memperhatikan pembangunan di Pulau Obi terus menguat. Kali ini datang dari Ketua Umum Gerakan Pemuda Mahasiswa Obi (GPMO) Maluku Utara, Rahman Udin, yang juga baru saja dilantik sebagai Ketua PMII Komisariat Isidik Kie Raha Ternate.

Dalam pernyataannya, Rahman menyoroti ketimpangan antara kontribusi besar Pulau Obi terhadap pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) subsektor minerba, dengan kondisi pembangunan infrastruktur yang dinilai jauh dari harapan masyarakat.

Pulau Obi mampu menyumbang Rp347,2 miliar dari DBH Minerba di tahun anggaran 2025, tetapi pembangunan di lima kecamatan di Obi sangat tertinggal. Ini ironis dan tidak adil,” ujar Rahman dalam keterangannya, Rabu (7/8/2025)

Pernyataan ini juga memperkuat kritik serupa yang sebelumnya dilontarkan oleh Anggota DPRD Halmahera Selatan Dapil IV Obi, Rustam Ode Nuru. Dalam rilis resminya, Abang Utam Sapaan Akrabnya menegaskan pihaknya telah berulang kali meminta agar minimal 35 persen dari total DBH Minerba dialokasikan secara khusus untuk pembangunan Pulau Obi.

Kami sudah menyuarakan ini berulang kali. Sayangnya, hingga kini belum ada realisasi nyata dari pemerintah daerah. Padahal distribusi anggaran seharusnya mengacu pada dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD,”

Rahman juga menilai pemerintah daerah, khususnya Bupati Halmahera Selatan, telah keliru dalam memprioritaskan wilayah pembangunan. Ia menyebut bahwa Pulau Obi sebagai daerah penyumbang terbesar DBH di Halsel justru diperlakukan seperti anak tiri.

Jalan rusak, jembatan minim, jaringan telekomunikasi buruk, listrik belum merata. Ini menyakitkan bagi masyarakat Obi,” katanya

Lebih lanjut, Rahman menyampaikan bahwa pihaknya bersama mahasiswa Obi dari Bacan dan Ternate telah menjalin komunikasi lintas daerah. Jika dalam waktu dekat tidak ada tanggapan resmi dari Bupati Halmahera Selatan, mereka mengancam akan melakukan aksi besar-besaran dan memboikot seluruh aktivitas pemerintahan di Kantor Bupati.

Pak Bupati, kami tidak main-main. Jangan jadikan Obi sebagai ladang penyumbang DBH, tapi rakyatnya dibiarkan hidup dalam keterbatasan. Ini soal keadilan dan hak konstitusional kami sebagai warga negara,”

Red: