HALMAHERA SELATAN – Ketua DPC GMNI Halmahera Selatan, Yusri Dukomalamo, SH, mendesak Polres Halmahera Selatan segera mengambil langkah hukum terhadap berbagai dugaan aktivitas WALHI di Desa Kawasi yang dinilai berpotensi memicu perpecahan dan keresahan di tengah masyarakat.
Menurut Yusri, kehadiran organisasi masyarakat sipil di suatu wilayah seharusnya memberikan edukasi, memperkuat persatuan, dan mendorong penyelesaian persoalan secara konstruktif. Namun, apabila terdapat aktivitas yang diduga menimbulkan polarisasi, memperuncing perbedaan pandangan, atau memicu konflik sosial, maka aparat penegak hukum wajib melakukan penyelidikan secara profesional dan objektif.
“Kami meminta Polres Halmahera Selatan tidak menutup mata terhadap berbagai informasi dan keluhan yang berkembang di tengah masyarakat Kawasi. Jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Yusri.
Ia menilai stabilitas sosial dan keamanan masyarakat tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, setiap pihak yang beraktivitas di Kawasi harus menghormati nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat setempat.
Yusri menegaskan bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada pihak yang melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Penanganan yang cepat dan profesional, menurutnya, penting untuk mencegah munculnya spekulasi serta menjaga kondusivitas daerah.
“Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran harus diproses berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, tanpa intervensi dan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPC GMNI Halmahera Selatan mengajak seluruh masyarakat Kawasi untuk tetap menjaga persaudaraan, memperkuat solidaritas sosial, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Perbedaan pandangan, kata Yusri, harus diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan cara-cara yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Sebagai organisasi kader yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme, persatuan, dan keadilan sosial, DPC GMNI Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip supremasi hukum, asas praduga tak bersalah, dan nilai-nilai demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.
