RERMOL ID HALSEL, MALUKU UTARA – Proyek strategis nasional kembali tercoreng. Dugaan gratifikasi dalam proses pembebasan lahan untuk perluasan Runway Bandara Oesman Sadik, Halmahera Selatan, menyeruak ke permukaan. Ironisnya, hingga kini tak satu pun langkah tegas terlihat dari aparat penegak hukum. Polda Maluku Utara didesak keras untuk turun tangan sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh.
Kecurigaan bermula dari pengakuan insial HH warga Desa Hidayat, yang lahannya masuk dalam pembebasan. Ia mengungkap adanya selisih mencurigakan antara nilai estimasi lahannya dan pembayaran yang diterimanya. Menurut HH, lahannya seharusnya dihargai lebih dari Rp2,2 miliar, namun hanya Rp1,6 miliar yang masuk ke rekeningnya.
Nilai lahan saya semestinya dua miliar lebih. Tapi saya cuma terima satu miliar enam ratus sekian. Ada selisih besar, dan sampai sekarang saya tidak tahu ke mana uang itu mengalir,” ungkap HH dengan nada getir.
Tak berhenti di situ, HH secara gamblang mengaku telah memberikan ‘amplop’ kepada beberapa pegawai yang terlibat dalam proses pembebasan lahan. Meskipun ia menyebut pemberian itu sebagai “ikhlas”, faktanya pengakuan ini memperkuat dugaan bahwa terjadi transaksi gelap di balik meja dalam proyek yang didanai negara tersebut.
Sementara itu, salah satu pegawai di bagian aset Pemda yang dimintai tanggapan hanya berdalih. “Kami hanya ukur lahan, soal harga itu tim appraisal,” ujarnya. Ketika ditanya soal pemberian amplop, ia langsung mengelak dan menyuruh wartawan bertanya ke pihak lain. Sikap menghindar ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.
Lebih memprihatinkan lagi, pejabat di level Kabid Aset yang seharusnya bisa memberi klarifikasi justru memilih bungkam, berdalih tidak menjabat saat proses berlangsung. Sikap pasif ini memunculkan pertanyaan: Apakah ini bentuk pembiaran sistemik?
Aktivis antikorupsi pun angkat suara. Mereka menilai Polda Maluku Utara terlalu lamban, bahkan terkesan tutup mata dan telinga terhadap dugaan pelanggaran serius ini.
“Ini bukan sekadar salah hitung. Ini indikasi korupsi uang negara! Jika Polda tak segera bertindak, maka publik berhak menilai bahwa aparat turut membiarkan kejahatan ini terjadi,” tegas seorang aktivis dari Halmahera Selatan yang enggan disebutkan namanya.
Proyek perluasan Runway Bandara Oesman Sadik semula diharapkan menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Halmahera. Namun, dengan munculnya dugaan gratifikasi dan praktik kotor dalam pembebasan lahannya, proyek ini kini diambang kehilangan legitimasi moral dan hukum.
Pertanyaannya kini:
Siapa yang bermain di balik selisih pembayaran itu?
Ke mana larinya uang rakyat?
Dan mengapa hingga hari ini, tidak ada satu pun tersangka yang ditetapkan?
Polda Maluku Utara, bola panas ada di tangan Anda. Rakyat menunggu keberanian Anda – atau diam Anda akan dikenang sebagai bagian dari konspirasi.
(Tim Investigasi/Redaksi)
