Redmol. Id Halmahera Selatan — Aktivis lingkungan, Raden Adam, menyoroti kinerja 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Halmahera Selatan yang dinilainya belum maksimal dalam memanfaatkan peluang dana pusat. Ia menegaskan bahwa para kepala dinas harus lebih cerdas dan kreatif dalam mendatangkan Dana Alokasi Khusus (DAK), bukan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Raden Adam, saat ini pemerintah daerah dihadapkan pada kondisi fiskal yang semakin terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Karena itu, setiap kepala dinas dituntut untuk mampu membuat perencanaan program yang inovatif dan menyesuaikan dengan prioritas nasional agar dapat menarik dukungan dana dari kementerian terkait.
Ada 30 OPD di Halsel yang seharusnya bisa aktif mencari DAK. Jangan hanya duduk menunggu APBD. Kalau semua hanya berharap dari daerah, tentu pembangunan tidak akan maksimal,” tegas Raden Adam saat dimintai tanggapan, Selasa (7/10/2025).
Ia menambahkan, DAK merupakan instrumen penting yang dapat memperkuat program pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Dengan pemanfaatan DAK secara tepat, pemerintah daerah bisa menekan beban APBD dan tetap menjalankan pelayanan publik secara optimal.
DAK bisa membantu daerah menjalankan banyak program. Kalau kepala dinas serius dan tahu cara menyusun proposal yang baik, pasti bisa mendapatkan dana dari pusat. Ini soal kemauan dan kemampuan,” ujar Adam.
Raden Adam juga menilai bahwa selama ini masih ada kepala dinas yang bersikap pasif, hanya menunggu instruksi tanpa upaya nyata untuk menjalin komunikasi dengan kementerian. Padahal, menurutnya, setiap OPD memiliki peluang besar jika mau bergerak cepat dan menyusun usulan program berdasarkan data dan kebutuhan riil masyarakat.
Kementerian sekarang terbuka. Mereka siap bantu daerah asal usulannya jelas dan sesuai prioritas. Jadi kepala dinas harus aktif, jangan hanya menunggu bola,” tambahnya.
Selain itu, aktivis yang dikenal vokal dalam isu lingkungan ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dan kebijakan nasional agar setiap usulan DAK tidak ditolak oleh pemerintah pusat. Ia menyarankan agar setiap OPD bekerja lebih kompak dengan Bappeda dan bagian keuangan daerah untuk memastikan seluruh program masuk dalam rencana strategis pembangunan.
Kalau OPD jalan sendiri-sendiri, pasti sulit. Harus ada sinergi dari bawah sampai atas agar setiap usulan bisa diterima. Koordinasi itu penting,” katanya.
Raden Adam juga mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran, baik APBD maupun DAK, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, efisiensi bukan hanya soal menghemat anggaran, tapi juga memastikan setiap dana benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Efisiensi berarti uang rakyat dipakai sebaik-baiknya. Jangan ada pemborosan, jangan ada proyek asal-asalan. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya lagi.
Ia berharap Bupati Halmahera Selatan dapat mengevaluasi kinerja 30 OPD secara menyeluruh, terutama dalam hal kemampuan mendatangkan anggaran dari luar daerah. Menurutnya, kepala dinas yang tidak mampu berinovasi seharusnya dievaluasi, karena pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada dana daerah.
Bupati harus berani mendorong OPD yang aktif dan mengganti yang malas. Kalau semua kepala dinas bisa datangkan DAK, Halmahera Selatan akan lebih cepat maju,” tutup Raden Adam. Red
